uu 40 tahun 2004. UU No. uu 40 tahun 2004

Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,. Undang-undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat dan daerah terhadap hutan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. I. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut: 1. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan. Mencabut : UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah: Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Status Peraturan. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 4379, LL SETNEG : 15 HLM. Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 6. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan •Ratifikasi Konvensi ILO (ILO C. 4. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. Alasannya, posisi BPJS Kesehatan menjadi sub ordinat. perubahan kesembilan atas PP No. UU SJSN akan menyelaraskan penyelenggaraan yang. Mengubah : UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40 Untuk dapat diangkat sebagai anggota. lahva seliap oiang leihak alas janinan sosiaI unluk dapal nenenuhi keluluhan dasai hidup yang Iayak dan neningkalkan nailalalnya nenuju. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 25, LN. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Akar persoalan yang menjadi polemik adalah ketentuan mengenai pemberian JHT yang baru bisa dicairkan setelah pekerja mencapai usia 56 tahun. KMA No. JHT adalah. Foto: MYS. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. 387 Tahun 2004 . Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN. UU No. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan. Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan. 132, TLN NO. Infrastruktur Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2022. 106 Tahun 2007, TLN No. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. 2. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. BAB I Ketentuan Umum BAB II Pendidikan Kebidanan BAB III Registrasi dan Izin Praktik BAB IV Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri BAB V Bidan Warga Negara Asing BAB VI Praktik Kebidananan BAB VII Hak dan. TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN . 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota. Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru; c. See full list on jogloabang. Statistik Pengunjung. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Agar setiap orang mengetahuinya. Terbaru Terpopuler. pegawai negeri sipil. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enarn puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia; f. Judul. Berlaku: 19 Oktober 2004. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 41 Tahun 2004 tentang pemberian izin kepada 13 perusahaan tambang di kawasan hutan lindung, yang secara tegas menabrak Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 Tahun 2016 . KETENTUAN PENUTUP. UMUM. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015 – 2019. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. UNDANG-UNDANG NO. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011,. Peraturan BWI No. UU Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . Berdasarkan UU No. Nomor Peraturan: 40: Tahun Peraturan: 2004:. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Sistem Jaminan Sosial Nasional Ditetapkan: 19 Oktober 2004 Berlaku: 19. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima. Undang-undang (UU). Undang-undang No. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. dataBPJS. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang : a. NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. Undang-undang (UU) NO. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan. UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jamin Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 (UU/2004/40) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. TENTANG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 (UU/2004/2) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU. No. Sementara itu dengan UU. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Posted on September 05, 2020 16:44. Peraturan tersebut menjadi bukti adanya sebuah komitmen yang besar dari pemerintah maupun pemangku kepentingan yang terkait dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. KMA No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang -Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselengg aranya sistem jaminan sosial n asional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. Nomor. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; d. U. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) UU SJSN diundangkan pada pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. PP No. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan merubah ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambah jenis program jaminan sosial, menjadi : a. 4 tahun 2004 tentang Sistem. by Estomihi FP Simatupang, SH. UU No. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (vide Pasal 40 UU Cipta Kerja). 40. UNDANG-UNDANG NO. d 2019) berlakunya UU SJSN, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan. b. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan g. ×. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang (UU) Ditampilkan 1 - 20 data dari 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional : himpunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. 2016 UU-15 Th2016) •UU 40 Th 2011 & UU 24 Th 2011 Ttg SJSN & BPJS LANDASAN KONSTITUSIONIL •PP 50 Th 2012 ttg PenerapanSMK3Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3) Undang-Undang. . 4459 , LL SETNEG : 26 HLM. Perasuransian. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; f. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 05 Oktober 2004: Tanggal Pengundangan: 05 Oktober 2004: Sumber: LN 2004 (104): 32 hlm:. Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Peraturan Perundang-undangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 12] 2012. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran. See Full PDFDownload PDF. 41, LN. KMA No. 40 tahun 2004 adalah adanya perubahan bentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang No. jaminan hari tua; d. UU No. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. ” Penjelasan UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalSTATUS PERATURAN. 40 TAHUN 2004. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 4 TAHUN 2023 – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 4 TAHUN 2023 ; Jumlah Unduhan: 711 Kali Unduh:. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. " bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur. 1. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 84 =. NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. KETENTUAN UMUM 2. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beberapa di antara yang terdampak dari 13 UU tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut memiliki beberapa aturan turunan, di antaranya berupa: Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan. Undang-undang (UU) No. penundaan kewajiban pembayaran. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); UU No. Sumber LN. Mengubah : UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 58 Tahun 2005; PP No. 6. Menurut Undang-undang No. 2004/ No. dengan pengesahan UU No. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. 2004. dan keagamaan, pada era reformasi dengan keluarnya UU No. Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.